Sintang — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan penilaian maladministrasi pelayanan publik Tahun 2026 di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang, Kamis (8/10/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman RI untuk melihat penyelenggaraan pelayanan serta mengidentifikasi potensi maladministrasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Ombudsman Kalimantan Barat melakukan peninjauan dan penilaian terhadap sejumlah aspek penyelenggaraan pelayanan publik di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang. Penilaian meliputi berbagai komponen yang berkaitan dengan standar pelayanan, penyampaian informasi kepada masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan, mekanisme pengaduan, serta aspek lainnya sesuai dengan instrumen penilaian Ombudsman RI.

Pelaksanaan penilaian juga melibatkan unit-unit terkait di lingkungan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang. Tim Ombudsman melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan pelayanan serta memperoleh informasi dan data yang diperlukan sebagai bagian dari proses penilaian.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan, standar pelayanan, serta prinsip pelayanan publik yang baik.

RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang terus mendukung proses evaluasi dan pengawasan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan penilaian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran objektif mengenai penyelenggaraan pelayanan publik di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.